REPUBLIKA.CO.ID,JAYAPURA--Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan agar pemilihan kepala daerah di Papua dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atau DPR Daerah, bukan oleh rakyat secara langsung.
Menurut dia di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, pilkada langsung yang dilakukan saat ini telah membuat konflik terjadi di Papua. "Konflik itu terjadi bukan karena kepentingan merdeka, tetapi lebih banyak pada persoalan lokal gara-gara pilkada kubu yang satu tidak terima, tidak menang, kubu yang lain mulai menghasut itu yang terjadi di Papua," ungkapnya.
Ia menambahkan, sistem kekerabatan dan komunal yang kuat di Papua membuat rentan terhadap konflik berskala luas dalam pilkada. Hal itu juga kan memicu perpecahan dalam masyarakat Papua.
"Oleh karena itu kita minta Kemendagri ke depan di Papua itu dilaksanakan pemilihan melalui DPR, kalau pemilihan langsung budaya kita tidak bisa. Budaya orang papua tidak bisa karena komunal, hidup bersama milik bersama, ini membuat perpecahan terjadi," ucapnya.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat serta jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua di kedua provinsi serta sejumlah bupati diwilayah tersebut.
Presiden Yudhoyono dalam kesempatan itu didampingi oleh Wakil Presiden Boediono beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pejabat lainnya.
Tampak hadir di antaranya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika