REPUBLIKA.CO.ID, KABANJAHE -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memutuskan penanganan para pengungsi akibat bencana erupsi Gunung Sinabung. SBY memutuskan ada solusi jangka pendek dan menengah terkait bencana ini.
"Saya sudah memutuskan apa saja yang harus kita laksanakan dalam jangka pendek," kata SBY di halaman komplek Gereja Paroki Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut, Jumat (24/1).
SBY menjelaskan, berdasarkan analisis ahli vulkanologi memang ada kecenderungan erupsi Gunung Sinabung yang semakin menurun. Meski tetap tidak bisa memastikan kapan, tapi erupsi makin kecil. Namun, kewaspadaan tetap dijaga, terutama untuk keselamatan jiwa.
Ia merumuskan, sejumlah langkah penanganan bencana dalam jangka pendek yang akan dilakukan selama dua bulan ke depan. Pertama, bantuan logistik dan kesehatan akan terus dilanjutkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipercaya untuk mengkoordinasikan dibantu pemda.
Masalah pendidikan juga termasuk dalam penanganan jangka pendek. Yaitu dengan memberikan bantuan beasiswa bagi anak pengungsi dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Ia meminta bagi anak-anak yang terdampak jangan sampai ada yang putus sekolah.
Sedangkan untuk yang menganggur dan tidak bisa kembali, kebijakan bekerja untuk insentif dilanjutkan. "Saya minta ke pak Syamsul Maarif (Kepala BNPB) agar cash for work dilanjutkan dan diperluas," jelas SBY.
Menurutnya setiap kepala keluarga pengungsi harus dapat insentif dengan bekerja. Untuk para pengungsi yang bekerja di sektor pertanian dan peternakan, pemerintah dapat memberikan bantuan dalam jumlah yang tepat dan bisa meringankan beban para pengungsi.
Ia menambahkan, telah membahas soal kredit atau utang para petani yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena sebagian besar para pengungsi memiliki pinjaman di BRI dan Bank Sumut, maka akan dilakukan penjadwalan ulang atau dapat meminjam uang yang baru.
Bahkan bunga pinjaman itu akan dihapuskan. BNPB akan mendata lagi warga yang memiliki lahan di bidang pertanian dan peternakan.
Mengenai penanganan bencana jangka menengah, SBY mengeluarkan kebijakan relokasi. Ini mengingat penduduk yang tinggal di radius tiga kilometer dianggap berbahaya.
Rencananya, pemerintah akan menyediakan lahan sekitar 25 hektare yang berjarak 5-7 kilometer untuk sekitar 900 kepala keluarga yang menhuni dekat puncak Gunung Sinabung.
Namun saat ini pemerintah baru menyediakan 15 hektare. Ia sudah berpesan kepada bupati, gubernur dan BNPB untuk menyediakan lahan sampai 25 hektare.