REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika eskalasi bencana di Jakarta terus meningkat, Pemprov DKI akan menggunakan anggaran khusus. Sampai saat ini, menurut Plt Sekda DKI, Wiriyatmoko, pihaknya belum bisa bergerak leluasa menangani banjir menngingat APBD 2014 belum disahkan.

"Kondisi ini sudah mendekati situasi banjir tahun lalu. Apalagi, ditambah dengan terganggunya roda perekonomian, seperti banjir yang merendam Stasiun Tanah Abang, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat," jelas Wiriyatmoko, Ahad (19/1).

Molornya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 menjadi penyebab penanganan banjir tak optimal. Akibatnya, menurut Plt Sekda DKI, Wiriyatmoko, berbagai langkah antisipasi penanganan banjir tak bisa dilakukan.

Meski demikian, katanya, dalam penanganan banjir pihaknya masih mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). Berbagai bantuan mulai dari susu, biskuit, serta bubur bayi dan lainnya diperoleh bantuan dari Kemenkes. "APBD DKI 2014 harusnya cepat disahkan. Kalau besok status tanggap darurat benar-benar diberlakukan, maka mau tidak mau, kami harus siapkan anggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan," ujar Wiriyatmoko.

Mengacu data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, banjir yang terjadi di Kota Jakarta saat ini telah merendam sekitar 17,40 persen dari total wilayah, sedangkan saat banjir tahun lalu mencapai 17,73 persen.

Saat ini, dia menambahkan terdapat 134 titik banjir dan genangan yang tersebar di wilayah DKI dengan total pengungsi mencapai 40.057 jiwa. Pihak BPBD telah mengerahkan sebanyak 1.539 personel di 300 titik rawan banjir. Jika dibandingkan dengan 2013, banjir dan genangan terdapat di sebanyak?124 kelurahan dan 508 RW. Sedangkan, pada saat ini, banjir telah merendam sebanyak 89 kelurahan dan 371 RW.

Ikuti Whatsapp Channel Republika