REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas menyatakan akan terus mendorong terwujudnya pembangunan Bandar Udara (Bandara) Internasional Yogyakarta pada 2014.
"Saya kira pembangunan bandara harus bisa kami sampaikan kepada pemerintah pusat khususnya nanti di awal selesainya masa reses," kata istri Sri Sultan Hamengku Buwono X itu kepada wartawan di Yogyakarta, Jumat (10/1).
Ia mengatakan apabila mendapat kesempatan kembali menjadi Anggota DPD RI, agenda pada 2014 bukan hanya menekankan terlaksananya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD), melainkan terdapat dua hal penting yaitu mewujudkan bandara internasional serta pelabuhan di Yogyakarta.
Lebih lanjut, menurut dia, upaya untuk memperjuangkan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo tersebut akan dilakukan hingga dengan mempertanyakan langsung kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan.
"Kami akan mempertanyakan langsung kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan," katanya.
Rencana pembangunan bandara dan pelabuhan, menurut dia, harus terus diperjuangkan mengingat belum adanya tanggapan positif dari pemerintah pusat hingga saat ini.
"Karena sampai 2013 akhir, pemerintah saya lihat belum bisa mengakomodasi terwujudnya pembangunan bandara ini," katanya.
Padahal, menurut Hemas, apabila pembangunan bandara dapat segera diupayakan maka Yogyakarta sebagai kota wisata dan kota pendidikan akan semakin mudah diakses masyarakat lokal maupun internasional.
"Sebagai kota wisata dan pendidikan untuk bisa diakses masyarakat dari berbagai provinsi sesuai harapan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika