REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perubahan unit pengelola (UP) Transjakarta menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) tidak akan menaikkan tarif Transjakarta karena menomorsatukan pelayanan pada publik bukan keuntungan.
"Gak,gak, gak. Gak mikirin naik kita. Itu pelayanan, tidak keuntungan. Meski itu PT, atau UPT, orientasi pelayanan tetap nomor satu," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Rabu.
Jokowi menanggapi DPRD DKI Jakarta yang mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) bagi TransJakarta.
Menurut dia, perubahan UP Transjakarta menjadi BUMD maka tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Terkait dengan itu, lanjutnya, pihaknya tidak memberikan subsidi kepada Transjakarta. Subsidinya itu memberikan dampak kepada ketidakmacetan atau menghindari kemacetan.
"Tidak perlu diberi subsidi aja sekalian. Kalau diberi subsidi dan itu menarik orang naik ke dalam, itu baru benar," ujar dia.
Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan perubahan UP Transjakarta menjadi BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) akan dijalankan oleh pihak swasta.
Ia mengatakan pergantian itu terkait manajemen Transjakarta sedangkan untuk fungsinya semua tetap sama. "Dari fungsi semua tetap sama, enggak ada yang berubah. Jadi nanti kembali ke Dinas Perhubungan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
