REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Calon Presiden dari Partai Hanura, Wiranto, menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah seharusnya tidak berorientasi pada kesejahteraan birokrat melainkan untuk  kesejahteraan rakyat.

''Hal ini juga sudah digariskan dalam pembukaan UUD 45, bahwa mandat yang diemban negara adalah memajukan kesejahteraan umum,'' jelasnya kepada wartawan, sebelum berbicara dalam seminar kebangsaan di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Sabtu (4/1).

Dia menyebutkan selama ini ada kesenderungan bahwa anggaran belanja negara, baik di di tingkat pusat maupun daerah, hanya berorientasi pada kesejahteraan birokrat.

Hal ini lebih kentara di daerah, dimana APBD lebih dari 50 persennya digunakan untuk belanja gaji pegawai, sehingga anggaran untuk pembangunan yang menyentuh masyarakat luas menjadi lebih sedikit.

Untuk itu, dia menegaskan, bila kelak terpilih menjadi presiden RI, dia akan merombak struktur APBN agar lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Bukan untuk kesejahteraan birokrat. ''Kesejahteraan birokrat penting, tapi harus seimbang dengan kesejahteraan rakyatnya,'' jelasnya.

Dia menyebutkan, bila APBN terus menerus berulang hanya berorientasi pada ksejahteraan birokrat, maka untuk merombaknya kelak menjadi sangat sulit lantaran banyak alokasi-alokasi anggaran yang harus dipangkas.

Termasuk dalam hal pemberian subsidi bagi masyarakat, dia menilai, bila memang hal itu perlu dilakukan, maka tak perlu ragu untuk dilakukan. ''Jangan seperti sekarang, perayaan tahun baru yang mestinya rakyat dihadiahi hal yang menggembirakan, ternyata malah dihadiahi kenaikan harga elpiji 12 kg,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika