REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz menolak kebijakan kenaikan harga gas elpiji 12 kg oleh Pertamina. 

Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan , pengguna terbesar gas elpiji 12 kg adalah masyarakat kelas menengah dan bawah. "Kenaikan itu, juga akan menambah lebarnya kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin," ujar dia.

Dia mengingatkan, saat ini,  kenaikan harga elpiji 12 kg tersebut sudah bergerak liar. Bahkan harganya lebih tinggi dari yang ditetapkan Pertamina. Bukan hanya Rp 117.708 ribu per tabung, tetapi bahkan sudah ada yang dijual pada kisaran Rp 140 ribu per tabung.

Menurutnya, kenaikan harga ini berpotensi menimbulkan gejolak ekonomi karena akan memicu kenaikan harga dan juga rendahnya daya beli. Di saat yang sama, kata dia, ancaman inflasi 2014 yang diperkirakan mencapai 8,4 persen juga sudah di depan mata.

Menurutnya, Pertamina harus menertibkan inefisiensi yang terjadi diinternalnya termasuk akibat kerugian karena selisih kurs.

Dia menjelaskan, alasan pemerintah seperti diungkapkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi Pertamina karena gas yang dinaikkan harga tersebut tidak bersubsidi, tidak berdasar.

"Pertamina itu kan BUMN yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah. Harusnya pemerintah berhak mengatur hal itu. Sebab, ini menyangkut nasib masyarakat yang sedang menghadapi banyak beban secara sekaligus," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika