REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani sebanyak 70 kasus tindak pidana korupsi pada tahun ini. Sebagian besar dari kasus korupsi ini yaitu sebanyak 46 kasus di antaranya terjadi di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan.

Berdasarkan data dalam Catatan Akhir Tahun 2013 oleh KPK, ada pembagian perkara kasus korupsi berdasarkan instansinya. Dari 70 kasus korupsi, lebih dari setenganya atau sebanyak 46 kasus korupsi berada di kementerian atau lembaga.

Di peringkat kedua, ditempati pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yaitu sebanyak 18 kasus. Sisanya adalah di pemerintah provinsi sebanyak 4 kasus dan di DPR RI sebanyak 2 kasus.

Dari sebanyak 70 kasus korupsi ini, juga didominasi oleh kasus penyuapan yaitu sebanyak 51 kasus. Kasus lainnya adalah pengadaan barang dan jasa sebanyak 9 kasus, tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebanyak 7 kasus dan perijinan sebanyak 3 kasus.

Sedangkan berdasarkan tingkat jabatan dari pelaku kasus korupsi, paling banyak adalah dari swasta sebanyak 24 orang. Kemudian anggota DPR dan DPRD sebanyak 8 orang serta pejabat eselon I, II dan III sebanyak tujuh orang. Lainnya adalah dari kepala lembaga atau kementerian sebanyak empat orang, hakim atau jaksa sebanyak empat orang dan kepala daerah sebanyak lima orang. Tingkat jabatan lainnya sebanyak 7 orang.

"Secara keseluruhan, KPK melakukan penyelidikan terhadap 76 kasus, penyidikan untuk 102 kasus (32 kasus dari tahun sebelumnya), penuntutan sebanyak 66 kasus (32 kasus dari tahun sebelumnya), perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sebanyak 34 kasus dan yang sudah dieksekusi sebanyak 40 kasus pada tahun ini," papar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/12).

Pada tahun ini, KPK juga telah menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 7.340 kasus dengan jumlah laporan yang telah selesai ditelaah sebanyak 6.164 kasus. Sedangkan jumlah laporan dugaan korupsi yang dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan KPK adalah sebanyak 2.431 kasus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika