REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya kepala daerah tersangkut kasus korupsi, membuat wacana menghadirkan kantor perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah semakin menguat.
Ketua Komisi III DPR, Pieter C Zulkifli ikut mendukung keberadaan KPK di daerah-daerah. "Saya sangat mendukung KPK untuk melakukan ekspansi di daerah-daerah," kata Pieter yang ditemui usai acara diskusi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (17/12).
Pieter menambahkan pendirian perwakilan KPK di daerah dapat dilakukan namun harus diimbangin dengan memiliki jumlah penyidik yang banyak. Dalam beberapa rapat kerja beberapa waktu lalu, Komisi III meminta agar jumlah penyidik di KPK dapat diperbanyak.
Ia mengacu pada lembaga sejenis KPK di negara lain seperti di Jepang memiliki banyak jumlah penyidik hingga ribuan orang. Sementara saat ini, jumlah penyidik di KPK hanya sekitar 60-70 orang.
"Saya dorong KPK untuk memiliki keleluasaan agar memiliki penyidik lebih banyak lagi, kalau penyidik sudah lebih banyak saya yakin masalah-masalah korupsi akan lebih banyak lagi yang akan ditindaklanjuti," jelas politisi Partai Demokrat ini.
Sementara itu, Kepala Inspektorat di dua daerah yaitu Kota Surabaya dan Kota Pare Pare juga menyetujui adanya KPK di daerah. Anwar dari Inspektorat Pemkot Pare Pare mengatakan pihaknya berusaha keras mengurangi praktik korupsi.
Meski ia tetap berharap KPK ada di daerah agar usaha itu bisa makin matang. Meski demikian, dia mengatakan kalau kerjasama KPK dan BPK dalam membentuk tim koordinasi dan supervisi (korsup) cukup efektif.
"Kita belum tahu kalau KPK ada kerjasama dengan BPKP. Mungkin itu strategi KPK, diam-diam supaya tahu kita kerja bener apa tidak," katanya.
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan jika melihat dari tingkat urgensinya, sudah cukup alasan untuk membentuk KPK di daerah.
Permintaan agar KPK dibentuk di daerah juga sangat besar. Hanya saja sulit diwujudkan karena hingga kini belum ada restu dari Komisi III. "Untuk saat ini melalui tim Korsup, dan itu sangat efektif sekali," tutur Busyro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
