REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Roberth Horick mengakui sebagian besar pemilih khususnya yang berada di pedalaman Papua tidak miliki nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK).
"Selain tidak memiliki NIK dan NKK, banyak ditemukan pemilih yang masih di bawah umur dan belum mempunyai hak untuk memilih," katanya di Jayapura, Selasa (10/12).
Temuan itu menyebabkan Bawaslu meminta agar KPU Papua tidak mengesahkan daftar pemilih tetap (DPT) sebelum dilakukan pemutahiran data ulang. Ia menuturkan fakta itu diketahui setelah Banwaslu melakukan penelitian terhadap para pemilih dibeberapa kabupaten dipedalaman Papua.
"KPU Papua hendaknya jangan menetapkan daftar pemilih," ucap Ketua Bawaslu Papua.
Selain temuan Bawaslu, KPU Papua juga melaporkan terdapat 600 ribu pemilih dengan data tidak jelas. Kondisi itu bisa menimbulkan masalah saat pelaksaan pemilu, apalagi KPU Papua hanyalah pengguna data, sementara data tersebut berasal dari laporan kabupaten dan kota se Papua.
KPU Papua juga sudah meminta ke Bawaslu dikabupaten/kota untuk meneliti kembali data tersebut serta menanyakannya ke pemda setempat. Hingga kini Bawaslu Papua masih menunggu hasil verifikasi dari kabupaten dan kota
Ikuti Whatsapp Channel Republika
