REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat menjadikan korupsi sebagai musuh bersama sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.
"Sudah selayaknya kita jadikan korupsi sebagai musuh bersama dan mengikrarkan bahwa tidak ada tempat untuk koruptor di Indonesia," kata Ketua KPK Abraham Samad saat acara peresmian Pekan Antikorupsi 2013 di Istora Senayan, Jakarta, Senin (9/12).
Samad mengatakan meskipun Indonesia sudah merdeka selama 68 tahun namun masih banyak kemiskinan, padahal Indonesia merupakan negara yang kaya.
"Kami miris, batin kita menangis melihat anak-anak kelaparan dan putus sekolah. Padahal negara kita bangsa kaya raya yang terkenal dengan slogan tanam jangung tumbuh jagung," ujar Samad.
Hal ini, lanjut Samad, disebabkan karena negara kita masih belum bebas dari korupsi.
"Andai di negara kita tidak ada korupsi program pembangunan akan lancar. Tidak ada ceritanya jalan becek tidak diaspal, anak-anak putus sekolah. Kita semua adalah agen perubahan, kalau bukan kita siapa lagi," kata Samad.
Menurut Samad, potensi korupsi selalu ada dalam setiap negara. Oleh karena itu masyarakat harus disadarkan tentang risiko korupsi.
Maka melalui Pekan Antikorupsi 2013 yang digelar KPK pada 9-11 Desember ini diharapkan mampu menyampaikan nilai antikorupsi yang bukan hanya didengar atau dibaca saja tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
"Marilah kita hindari ketamakan dan keserakahan karena itu merupakan cikal bakal korupsi," tegas Samad.
KPK telah 10 tahun menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Menurut Samad, pekerjaan KPK sangat berat sehingga selain KPK terus berupaya menjaga energi serta stamina untuk terus memberantas korupsi. Samad berharap dukungan dari seluruh komponen masyarakat.
"Kita ingin memastikan agar masyarakat tidak permisif, tidak skeptis, dan tidak apatis terhadap kejahatan korupsi. Kalau bisa membentuk budaya masyarakat anti korupsi. Insya Allah kejahatan korupsi di tengah-tengah masyarakat, pelan-pelan bisa hilang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika