REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menyatakan siap mundur secara legawa dari kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengamanan Pemilu 2014.

Sikap ini muncul menyusul berkembangnya kecurigaan masyarakat yang menilai Lembaga tersebut bakal dijadikan sebagai alat parpol penguasa. “Sikap ini penting kami tegaskan, supaya tak ada lagi prasangka semacam itu,” kata Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/11).

Ia menuturkan, sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini, Lemsaneg selalu menjaga profesionalisme dalam bekerja. Di samping itu, institusi ini belum pernah sekali pun memihak kepada kekuatan politik mana pun.

“Belum pernah dan tidak akan pernah. Ini suatu hal yang sangat menjadi pedoman Lemsaneg,” tegasnya.

Terkait kemungkinan dilanjutkannya MoU dengan KPU, Djoko mengatakan Lemsaneg siap membantu lembaga penyelenggara pemilu itu jika memang diminta.Namun dengan satu catatan, kerja sama baru bisa dilakukan selama publik tak lagi menaruh syak wasangka terhadap instansinya.

“Tanpa didukung sebuah trust yang kuat dari masyarakat, maka kami tetap memutuskan akan mundur dari kesepakatan tersebut,” janjinya. Djoko menambahkan, KPU bukanlah satu-satunya lembaga yang meminta bantuan kepada Lemsaneg.

Sebelumnya, sejumlah kementerian juga pernah membuat kesepakatan kerja sama dengan instansinya. Salah satunya adalah kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengamanan sistem perekaman data KTP elektronik (e-KTP).

“Selain itu, kami juga membantu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menangkal kebocoran soal-soal ujian CPNS."

Ikuti Whatsapp Channel Republika