REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya penyadapan yang dilakukan agen mata-mata Australian Signals Directorate (ASD) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat lainnya, mendapat respons dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi berpendapat, penyadapan merupakan salah satu cara yang biasa dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh informasi dengan berbagai tujuan. “Bahkan, praktik penyadapan sudah ada sejak republik ini didirikan,” kata Djoko kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/11).
Untuk menjaga agar rahasia negara tidak bocor ke pihak lawan, maka tanggung jawab Lemsaneg menurutnya adalah menyediakan algoritma dan kriptografi yang kuat.Dengan begitu, konten informasi penting tersebut akan sangat sulit diketahui orang-orang yang tidak mengerti dengan enkripsi yang dibuat Lemsaneg.
“Silakan saja kalau ada yang ingin menyadap informasi yang sudah dienkripsi itu. Pertanyaannya, mereka yang menyadap itu mampu nggak membaca bahasa sandi kita? ” ujarnya yakin.
Ia menuturkan, Lemsaneng terus melakukan evaluasi, penelitian, dan peningkatan teknologi maupun metode pengamanan data secara berkesinambungan, sejak dibentuknya lembaga ini pada 1946.
Di samping itu, instansinya pun telah menyediakan perangkat-perangkat sandi yang dapat digunakan oleh para pejabat negara saat berkomunikasi.
“Persoalannya, apakah alat yang sudah kami distribusikan itu dipergunakan oleh mereka atau tidak? Jadi, ini kembali kepada pejabat yang bersangkutan,” tuturnya. Untuk itu, Djoko juga mengingatkan kepada agar para pejabat negara agar benar-benar membangun security mindedness dan security awareness.
Terkait isu penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia terhadap Presiden RI dan sejumlah pejabat negara lainnya, Djoko mengatakan instansinya telah melakukan berbagai aksi tanggap cepat dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Hasil-hasil identifikasi yang kami peroleh terkait isu penyadapan Australia tersebut, juga sudah disampaikan kepada lembaga kepresidenan dan Kementerian Pertahanan,”ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika