REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Besarnya angka kebutuhan hidup layak (KHL) di Bali berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya.
Yang mengherankan, daerah yang perekonomiannya lebih baik justru KHL-nya lebih rendah dengan daerah yang secara ekonomi kurang subur.
Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, I Gusti Ngurah A Sudarsana mengatakan, penentuan besarnya KHL menjadi kewenangan pemerintah daerah bersangkutan.
Ia mengaku, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi. "Kami hanya memantau, karena keputusan penetapan KHL menjadi kewenangan daerah," kata Sudarsana, Senin (18/11).
Penentuan KHL daerah Tk II, dilakukan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, pengusaha dan pekerja.
Berdasarkan data, besarnya KHL pada kabupaten di Bali berbda-bedan. KHL tertinggi di Kabupaten Badung Rp 1.537.363, disusul Kabupaten Jembrana Rp 1.509.850, Denpasar Rp 1.498.962, Karangasem Rp 1.436.258. Sedangkan berikutnya secara berurutran Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Buleleng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
