REPUBLIKA.CO.ID, BARUS, SUMUT -- Sejumlah warga Desa Pananggahan Kecamatan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara menghibahkan tanahnya kepada pemerintah setempat. Mereka rela menghibahkan tanahnya untuk dijadikan lokasi pembangunan objek wisata, guna menarik minat wisatawan ke daerah itu.
"Pihak Pemerintah memberikan apresiasi atas antusias masyarakat yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan objek wisata makam papan tinggi di Barus Utara," kata Kabag Humas Pemkab Tapteng, Iwan Sinaga di Barus, Ahad.
Menurutnya, semangat dan keiklasan warga menghibahkan tanah untuk pembangunan "makam papan tinggi" yang akan dijadikan objek wisata rohani di daerah tersebut, patut ditiru agar percepatan pembangunan industri pariwisata dapat berkembang secara optimal.
Juru bicara Pemkab Tapteng itu menjelaskan, 18 warga yang menyerahkan tanah tersebut, yakni, Saidem Gaja, Reserly Marpaung, Doharman Sihotang, Rolan Simatupang, Ollina Sihotang, Sumerlin Limbong, Felerius Simatupang dan Latap Purba.
Selain itu juga Baringin Tarihoran, Asbin Simatupang, Herbinsah Simatupang, Karya Fadly Pasaribu, Iktiani Pasaribu, Atim Marpaung, Desran Simatupang, Robinson Tarihoran serta Sabam Roha Malau.
Secara umum, potensi wisata sejarah ataupun cagar budaya di pesisir pantai barat Pulau Sumatera itu cukup potensial dengan keindahan situs makam yang berhubungan dengan masuknya agama Islam dan Kristen melalui daerah Barus.
"Panorama di bukit pemakaman itu terlihat sangat indah, di kelilingi hutan dan hamparan sawah menghijau yang asri, serta pemandangan laut biru yang terhampar menakjubkan," kata Iwan.
Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang mengaku, merasa terharu melihat antusias masyarakat yang menghibahkan tanahnya, seraya berjanji akan mewujudkan pengembangan pembangunan objek wisata di wilayah tersebut.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang bersedia menghibahkan tanahnya, dan pada tahun 2014 Pemerintah akan membangun makam papan tinggi sebagai objek wisata rohani," sebut Bonaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika