REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah Indonesia merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2027) dengan pendekatan yang prudent dan kredibel untuk melindungi perekonomian nasional dari ketidakpastian global yang persisten. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Sidang Paripurna ke-7 DPR RI di Jakarta, Selasa (29/9).

Suahasil menjelaskan bahwa desain fiskal ini bertujuan untuk meredam dampak gangguan rantai pasok, volatilitas harga komoditas, dan tingginya suku bunga global yang mengancam aliran modal ke pasar negara berkembang. "Di sisi lain, di sektor keuangan, kenaikan suku bunga kebijakan oleh The Fed, serta bank sentral di Eropa dan Jepang, berpotensi memengaruhi kondisi keuangan global dan selera investor terhadap pasar negara berkembang seperti Indonesia," ujarnya.

Meskipun menghadapi tantangan global yang sulit, Suahasil bersyukur fundamental ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan yang kuat. Ia menyoroti pijakan fiskal yang solid, dengan menunjuk pada tingkat pertumbuhan ekonomi kumulatif sebesar 5,45 persen secara tahunan pada paruh pertama 2026, di mana pertumbuhan kuartal kedua mencapai 5,29 persen.

Hingga Agustus 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target tahunan. Sepanjang tahun 2026, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal secara fleksibel untuk menangani bencana alam, menjaga pasokan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak, serta menangkal risiko iklim seperti El Niño, sambil tetap menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB.

"Kebijakan fiskal harus tetap prudent tetapi tidak pasif. Kebijakan fiskal harus memainkan peran aktif dalam menjaga momentum pertumbuhan dan melindungi masyarakat, sambil tetap menegakkan kredibilitasnya," tegas Suahasil.

Defisit dan Postur APBN 2027 yang Disepakati

Untuk tahun 2027, pemerintah dan parlemen menyepakati sikap fiskal yang ekspansif dengan target defisit sebesar 2,4 persen dari PDB. Kedua pihak menyetujui peningkatan belanja negara sebesar Rp9,07 triliun, sehingga total belanja menjadi Rp4.106,26 triliun dari angka awal yang diusulkan sebesar Rp4.097,19 triliun.

Total belanja tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun. Untuk menyesuaikan ekspansi belanja, pendapatan negara yang disepakati direvisi naik sebesar Rp9,07 triliun menjadi Rp3.435,10 triliun, naik dari target awal Rp3.426,03 triliun.

Rencana pendapatan yang diperbarui ini sebagian besar ditopang oleh penerimaan perpajakan, yang disesuaikan naik menjadi Rp2.911,95 triliun dari angka sebelumnya Rp2.907,95 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami peningkatan menjadi Rp522,48 triliun, naik dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp517,41 triliun.

Asumsi Makro APBN 2027

Asumsi makroekonomi yang disetujui untuk APBN 2027 meliputi pertumbuhan PDB sebesar 6,0 persen, inflasi di angka 2,5 persen, dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. Anggaran tersebut juga menetapkan asumsi nilai tukar rupiah di level Rp17.500 per dolar AS, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) sebesar US$75 per barel, lifting minyak mentah sebesar 612.500 barel per hari, dan lifting gas alam sebesar 954.000 barel setara minyak per hari.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika