REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Indonesia didorong bersikap tegas atas penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutunya karena dianggap melanggar kedaulatan negara.

"Indonesia harus tegas karena penyadapan itu merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan negara," kata pengamat politik luar negeri Universitas Udayana (Unud) Denpasar, Idin Fasisaka MA, Selasa.

Pengajar Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unud itu menilai penyadapan oleh pihak asing akibat lemahnya pengorganisasian keamanan di Indonesia.

"Sikap tegas itu bisa kita tunjukkan dengan 'persona non-grata' (pemulangan diplomat dari luar negeri) karena negara bersangkutan telah mengancam negara kita," kata peraih gelar master di Political Science University of Delhi, India, itu.

Namun Idin tidak sependapat jika Indonesia sampai memutuskan hubungan diplomatik dengan negara-negara maju yang ditengarai melakukan penyadapan.

 Ia mengemukakan bahwa dalam tataran politik internasional masalah sadap-menyadap bukan hal yang baru. "Bahkan dalam perspektif realisme kesalahan ada bukan pada negara yang disadap, tapi kenapa sebuah negara bisa disadap" ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, dibutuhkan tindakan nyata dari pemerintah Indonesia. "Sayangnya sejauh ini kita belum melihat ketegasan itu. Berbeda halnya dengan Rusia terhadap Amerika," ujarnya menambahkan.

Isu penyadapan itu mengemuka atas bocoran Edward Snowden yang pernah bekerja di Badan Intelijen Pusat AS (CIA) dan Badan Keamanan Nasional AS (NSA).

Menurut Snowden, AS dan empat negara sekutunya menyadap beberapa informasi penting di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika