REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Fernita Darwis mempertanyakan koordinasi Komisi Pemilihan Umum dengan Kementerian Dalam Negeri terkait verifikasi Daftar Pemilih Tetap.
"Program e-KTP dilakukan untuk memperbaiki DPT. Namun pertanyaannya, apa program itu sudah bisa dijadikan dasar bagi KPU untuk mengesahkan DPT," kata Fernita dalam rapat pleno terbuka KPU di Gedung KPU, Jakarta, Senin.
Dia mencontohkan dalam rapat pleno itu Kemendagri menyampaikan ada 250 juta penduduk yang memiliki identitas, sedangkan KPU menyebut sekitar 186 juta orang. Menurut dia dengan selisih data sekitar 60 juta itu dirinya mempertanyakan koordinasi KPU-Kemendagri.
"Tentu parpol ingin tahu sejauh mana koordinasi antara KPU-Kemendagri terkait data tunggal," ujarnya.
Fernita mengapresiasi kinerja KPUD untuk memverifikasi 10,4 juta DPT yang belum jelas. Dia menilai DPT tidak bisa 100 persen bagus, namun tetap diperlukan kinerja maksimal dari data yang belum selesai.
"Saya berharap KPU memberikan data apa adanya kepada parpol, jangan ada dusta di antara kita. Karena ketika ada dusta di antara kita, maka ada persekongkolan tidak baik," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, tidak boleh ada parpol yang memanfaatkan kelemahan DPT Pemilu 2014.
Rapat pleno terbuka KPU yang dilaksanakan pada Senin sore dihadiri perwakilan Bawaslu, KPUD, dan partai politik
Dalam rapat itu disebutkan DPT sebanyak 186.612.255 pemilih, terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan.
Jumlah itu terdapat di 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.980 kecamatan, 81.034 desa/kelurahan, dan 545.778 tempat pemungutan suara.
Rapat tersebut diskors selama 50 menit untuk solat maghrib dan makan malam. Setelah itu rapat dilanjutkan untuk mendengarkan pendapat parpol dan mengambil keputusan terkait penetapan DPT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika