REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Semakin tingginya tingkat ancaman terhadap informasi strategis yang berasal dari dalam dan luar negeri, maka persandian Republik Indonesia dituntut terus mengembangkan kapabilitas dan kompentensi sumber daya manusia (SDM) sandi, baik pusat maupun daerah.
Hal itu dikemukakan Kepala Lembaga Sandi Negara Djoko Setiadi pada saat Raker Persandian Nasional 2013 yang berlangsung di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 29-31 Oktober.
Dia mengatakan peran SDM sandi saat ini sudah dipercaya untuk memberi jaminan keamanan informasi di beberapa kegiatan, di antaranya kegiatan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pengaman DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), e-Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dan lainnya.
Sementara itu Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekda DIY Sigit Sapto Rahardjo mengatakan persandian terbukti sangat efektif dan dapat diandalkan untuk mengamankan komunikasi di medan perang, perbatasan, serta dalam bergerilya di daerah pedalaman.
"Persandian memang identik dengan kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus sampai pada tujuan, jangan sampai gagal," katanya menegaskan.
Untuk menggali lebih dalam peran persandian dalam perjuangan, tentu akan diikuti dengan berbagai aspek dan dimensi perjuangan.
Sultan berharap dalam rakernas persandian bisa diinventarisasi potensi persandian, serta menjadi referensi bagi daerah yang mempunyai permasalahan persandian untuk dicarikan solusinya.
Sementara itu Djoko berharap rakernas persandian nasional bisa menghimpun gagasan-gagasan baru yang inovatif dan akseleratif dari peserta rakernas. Sehingga akan memberi kontribusi bagi Lembaga sandi negara dalam merumuskan persandian nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika