REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat mendesak minyak dan gas di Blok Mahakam Kalimantan Timur dikelola Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional.
"Satu hal yang diharapakan pada Presiden SBY agar bisa memberikan warisan positif bagi Indonesia dengan mengembalikan Blok Mahakam pada BUMN atau entitas nasional," kata Wakil Ketua DPR Sohibul Iman di gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin.
Dia menegaskan hal mendasar yang harus diperjuangan terkait Blok Mahakam itu adalah kemampuan Indonesia dalam mengelolanya. Karena menurut dia, Indonesia sudah mampu memanfaatkan dan mengelola blok migas tersebut sehingga keuntungan maksimal akan diperoleh.
"Indonesia mampu mengelolanya, sehingga mengapa harus diberikan pada pihak asing. Sebab apabila dikelola sendiri maka keuntungannya akan maksimal bagi Indonesia," tegasnya.
Sohibul memastikan, DPR terus berupaya agar Blok Mahakam agar dapat dikelola Indonesia melalui advokasi, seperti memperjuangkan 100 persen saham Offshore North West Java (ONWJ ke Pertamina dari British Petrolium (BP).
"Kemudian, waktu West Madura Offshore (WMO) kita perjuangkan namun hanya 80 persen ke Pertamina dan 20 persen ke pihak lain," ujarnya.
Kontrak Blok Mahakam antara Indonesia dengan dua perusahaan asing, Inpex (Jepang) dan Total (Perancis) berlangsung sejak 1 April 1967 hingga Maret 2017. Sejak 2007, dua korporasi eksplorasi sumberdaya alam itu sudah mengajukan perpanjangan kontrak sedangkan PT.Pertamina (Persero) mengajukan proposal sejak 2008 namun pemerintah hingga saat ini belum menyatakan sikapnya.
Awalnya, Blok Mahakam memiliki 27 triliun cubic feet (TCF) cadangan gas dan 600 juta barel minyak. Namun ketika kontrak akan berakhir, diperkirakan menyusut menjadi 6-8 triliun TCF gas dan 100 juta barel minyak.
Diasumsikan, nilai dari cadangan gas dan minyak itu mencapai sekitar Rp1.100 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
