REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie tak mau berspekulasi soal nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kabinet. Karena format kabinet merupakan kewenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku presiden. "Itu sepenuhnya otoritas SBY," katanya, Ahad (13/10).

Nasib PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II kembali dipertanyakan. Ini menyusul keterangan mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq yang menyebut Bunda Putri sebagai orang dekat dengan SBY di hadapan hakim Pengadilan Tipikor. 

Marzuki mengatakan, pernyataan LHI tidak memberi kerugian apa-apa bagi Demokrat di masyarakat. Menurutnya saat ini masyarakat sudah cerdas memilah informasi yang mereka terima. "Rakyat sudah cerdas. Demokrat selalu dijadikan korban. Padahal rakanya koruptor itu bukan Demokrat," ujarnya.

Sekretaris Jendral PKS, Taufik Ridho membantah pernyataan LHI sebagai serangan politik ke Partai Demokrat. Menurutnya pernyataan LHI murni untuk menjawab pertanyaan hakim. "Dengarkan rekaman sidangnya. Pernyataan itu karena Pak LHI terus didesak hakim," kata Taufik .

Taufik tidak mau berkomentar soal kemungkinan dikeluarkannya PKS dari koalisi. Menurutnya persoalan yang menyangkut persidangan sebaiknya tidak dipolitisasi. Dia ingin semua pihak membiarkan proses hukum berjalan dan membuktikan apakah LHI benar atau berbohong ketika menyebut Bunda Putri dekat dengan SBY. "Itu urusan persidangan. Kembali saja ke ranah itu," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika