REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar kesal dengan sindiran Presiden SBY soal dinasti politik yang diduga menyasar kepada Gubernur Banten, Ratu Atut yang baru saja diperiksa KPK.
Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, Indra Jaya Piliang menyatakan, pekerjaan pemerintah juga banyak terabaikan karena banyak pembantu SBY di kementerian yang sibuk mengurusi dapur partai politik masing-masing.
Sayangnya, SBY belum mampu tampil menunjukkan upaya nyata untuk mengatasi karut marut persoalan negara tersebut.
"Harusnya kalau jadi kepala negara ya kerjakan urusan negara dan pemerintahan, urus masyarakat miskin. Kalau bahasa politik yang ditonjolkan, ini memperkeruh keadaan siapa lagi yang urus rakyat," tutur Indra usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (12/10).
Meski tak menyebut secara langsung, Presiden SBY menyinggung posisi di jajaran pemerintah daerah yang diisi kerabat-kerabatnya sendiri. Hal tersebut merujuk pada Pemda Banten yang hampir pucuk pimpinan daerahnya diisi kerabat dan keluarganya Ratu Atut. Presiden mengatakan, hal tersebut tidaklah patut.
“Meskipun UUD 1945 maupun UU tidak pernah membatasi siapa menjadi apa posisi di pemerintahan, apakah ayah, ibu, anak, adik itu menduduki posisi-posisi di jajaran pemerintahan, tetapi saya kira kitalah yang mesti memiliki norma batas kepatutan. Yang patut itu seperti apa, yang tidak patut juga seperti apa,” katanya di Istana Merdeka, tak lama setelah pertemuan dengan Perdana Menteri India Manmohan Singh, Jumat (11/10) petang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
