REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar membuka peluang untuk menyetujui usulan pemerintah di RUU Pilkada agar pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara langsung.

"Tidak menutup kemungkinan kita menyepakati pemilihan kepala daerah secara tidak langsung," kata anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Taufik Hidayat ketika dihubungi Republika, Selasa (8/10).

Awalnya, ujar dia, Golkar menolak usulan pemerintah yang menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Golkar bersikukuh, mekanisme kepala daerah mesti dipilih langsung oleh rakyat.

Namun, kata Taufik, hal ini tidak berarti Golkar menutup diri terhadap usulan yang memberi kebaikan bagi rakyat dan demokrasi. "Golkar sangat terbuka kepala daerah dipilih melalu DPRD," ujarnya.

Mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung terbukti tidak efektif menghasilkan pemimpin berkualitas. Taufik mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dimaksudkan untuk mendekatkan kepala daerah dengan rakyat.

Harapannya, kepala daerah terpilih bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan merespon secara cepat persoalan rakyat lewat solusi yang tepat. Sayangnya maksud dan harapan itu jarang sekali terwujud. "Proses pilkada langsung kurang menemui sasaran," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika