REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Setelah lama terkatung, nasib RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum juga menemukan titik terang sampai hari ini. Karenanya, pemerintah dan sejumlah anggota parlemen berencana menggelar pertemuan khusus untuk membahas lebih lanjut beberapa poin krusial dalam RUU tersebut.
"Mengenai RUU Pilkada, malam ini akan ada lobi antara pemerintah, fraksi, dan pansus (panitia khusus), bertempat di Hotel Aryaduta Karawaci," beber Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agus Purnomo, kepada Republika, Selasa (1/10).
Ia menuturkan, salah satu pasal krusial dalam RUU Pilkada yang akan dilobikan dalam pertemuan nantinya adalah tentang masalah pemilihan langsung atau tidak untuk kepala daerah. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan pilkada langsung untuk gubernur dan pilkada tidak langsung untuk bupati/wali kota.
"Bila melihat perkembangan terakhir, usulan pemerintah sudah mendapat dukungan dari Fraksi Partai Demokrat dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Sementara, fraksi-fraksi lain menginginkan gubernur, bupati, dan wali kota tetap dipilih secara langsung," ungkapnya.
Namun, kata Agoes lagi, tidak menutup kemungkinan dinamika ini bakal berubah lagi. Yang jelas, salah satu tujuan diadakannya pertemuan malam ini adalah untuk mencari titik temu antara pemerintah dan parlemen terkait pasal tersebut. "Jika lobi selesai, saya perkirakan RUU Pilkada bisa segera rampung dibahas dalam masa sidang ini," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika