REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga pemilik/penghuni apartemen dan rukan Graha Cempaka Mas (GCM), Jakarta Pusat, menggelar Rapat Umum Luar Biasa (RULB) untuk menyelesaikan kisruh yang terjadi antara warga dengan Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPSRS GCM) dan Pengelola GCM.

"Rapat sekaligus mengganti PPRS (Perhimpunan Pengurus Rumah Susun) Graha Cempaka Dan Rukan," ujar salah seorang warga, Armyn Gultom, dalam pesan singkat Sabtu (21/9).

Menurut Armyn, dalam rapat itu dibahas dan diungkap antara lain dugaan penggelapan dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diduga melawan hukum; pemungutan PPN yang diduga secara ilegal atas tarif air dan listrik, dan lain-lain, serta dugaan pelanggaran atas kesepakatan tripartit dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta.

Armyn Gultom, yang juga juga caleg DPRI dari dapil Sumut II ini mengatakan RULB ini juga melakukan evaluasi, rumusan program dan pemilihan pengurus PPRS.

"Apa yang dilakukan warga ini sudah sesuai dengan konstitusi dan AD/ART," cetus politikus Partai Hanura itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika