REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA==Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Hasan Mutawakkil Alallah meminta para calon dan masyarakat, termasuk warga NU, untuk menunggu keputusan KPU terkait hasil penghitungan manual Pilkada Jatim 2013.
"Kepada seluruh pasangan calon dalam Pilgub Jatim dan masyarakat serta warga NU, kami minta untuk menahan diri sebaik mungkin atas klaim-klaim apapun terkait hasil penghitungan sementara dan menunggu hasil penghitungan manual yang akan diumumkan KPU," katanya kepada Antara di Surabaya, Sabtu.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi kontroversi hasil Pilkada Jatim yang dilakukan lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dengan 47-48 persen suara, namun "real count" PKB Jatim menyebut Khofifah-Herman akan menang dengan 44,08 persen suara dan hitungan lembaga survei pada Pilkada Jatim 2008 dianggap terbukti meleset. Sementara itu Saifullah Yusuf dan Khofifah adalah kader NU.
"Pilgub Jawa Timur 2013 yang berjalan dengan lancar dan aman adalah prestasi bersama sebagai warga Jawa Timur yang patut disyukuri, karena itu semua pihak hendaknya menjaga ketenangan dan keterliban dalam masa menunggu hasil penghitungan manual oleh KPU Jatim," katanya.
Kepada siapapun pasangan calon Pilgub yang nantinya dinyatakan KPU Jatim memenangi kontestasi politik Pilgub, maka PWNU Jatim mengharapkan agar mengimplementasikan program-program pembangunan, baik yang menjadi visi-misi yang dikampanyekan maupun hasil proses akomodasi terhadap aspirasi masyarakat, semata-mata untuk kebaikan masyarakat Jawa Timur.
"Sebaliknya, kepada siapapun pasangan calon yang nantinya dinyatakan kalah dalam kontestasi politik Pilgub agar tetap menjaga keutuhan masyarakat, termasuk di antaranya dengan tidak melakukan pengerahan massa dalam merespons hasil Pilgub yang akan diumumkan secara resmi oleh KPU Jatim itu," katanya.
Kepada seluruh komponen masyarakat, terlepas apapun pilihan politiknya dalam Pilgub Jatim, pihaknya menyerukan untuk kembali beraktivitas dengan tetap menjaga akhlaqul karimah, termasuk seluruh jajaran pimpinan organisasi sosial dan politik di Jatim untuk tetap terlibat aktif dalam mengawal keutuhan dan ketahanan masyarakat yang sudah sudah akibat tekanan ekonomi yang semakin tinggi.
"Khusus warga NU, kami imbau untuk memperhatikan dan mematuhi keputusan muktamar dalam hal Pedoman Berpolitil Bagi NU, khususnya poin ke-6 bahwa dengan dalih apapun berpolitik bagi NU tidak boleh mengorbankan kepentingan umum (mashlahah 'ammah)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
