REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Hendarman Supandji, mengusulkan agar dibentuknya lembaga eksaminasi. Lembaga ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menangani sengketa dan konflik pertanahan.
"Lembaga eksaminasi ini diharapkan bisa mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan secara cepat," kata Hendarman di Jakarta, Jumat (30/8).
Mantan jaksa agung ini mengatakan, lembaga ini nantinya bertugas melakukan kajian terhadap berbagai permasalahan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Selanjutnya, lembaga ini akan memberikan rekomendasi tentang bagaimana proses penyelesaiannya.
Ia juga menilai hadirnya lembaga eksaminasi ini dapat sebagai acuan proses penanganan sengketa dan konflik bagi para pejabat BPN di daerah. "Harapannya tak ada lagi keraguan dalam mengambil keputusan," jelas Hendarman.
Usulan ini tercetus setelah Hendarman melakukan inspeksi mendadak ke lima kantor pertanahan. Kantor Pertanahan yang diinspeksi adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta), Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah).
Sementara itu dari hasil ekspose mengenai sengketa dan konflik pertanahan yang ada di masing-masing Kantor Pertanahan yang dikunjungi, Hendarman melihat adanya keragu-raguan para pejabat BPN di daerah dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
"Mereka masih merasa takut karena jika salah dalam mengambil keputusan ada risiko dituntut secara pidana," ujarnya.
Dalam kondisi seperti ini, Hendarman menilai, banyak pejabat BPN di daerah lebih suka menunggu putusan pengadilan.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan merupakan program prioritas BPN RI. Untuk itu kita berharap bisa diatasi secara cepat dengan hadirnya lembaga eksaminasi ini," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika