REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2013 terindikasi praktik kecurangan berencana. Untuk mengantisipasinya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiapkan 25 ribu petugas yang akan memantau jalannya proses tersebut.
Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto mengatakan pihaknya sudah berkordinasi dengan Bawaslu RI, sehingga disiapkan bantuan tambahan petugas tersebut. Dia mengatakan, salah satu fungsinya nanti akan mengawasi formulir C1 yang menggunakan tempelan stiker.
"Personil ada 18 ribu orang, ditambah 25 ribu dari rekrutmen Bawaslu RI," kata Sufyanto saat dikonfirmasi, Rabu (21/8).
Mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli menyampaikan pihaknya mengapresiasi langkah tersebut. Namun, dia meminta, perlu ada langkah kongkrit yang konsisten agar potensi kecurangan ini Pemilukada Jatim, tidak terus berlangsung.
Dia mengatakan proses pemilu di Jatim ini menduduki peringkat kedua tertas dalam hal kecurangan. Padahal, jika pemimpin dipilih secara jujur, dapat mencetak wilayah yang sejahtera dan bebas korupsi. "Ini jelas, ada kecurangan yang sudah terencana," ujarnya.
Rizal menambahkan, hal itu terlihat mulai dari dugaan pembelian parpol pendukung Khofifah-Herman, hingga pencetakan surat formulir C1. Dan kecurangannya selalu dalam lingkup teknis, bukan normatif.
Menurut Rizal, KPU juga harus adil dalam menyikapi surat formulir tersebut. Bukan hanya menyatakan, tidak ada waktu untuk mencetak ulang. Padahal, bila sejak awal ada inisiatif untuk memperbaiki, sisa hari yang sebelum pemungutan suara, dapat dioptimalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika