REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas suap yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Musni Umar menilai, Rudi merupakan korban dari tingginya biaya politik.

"Sekarang ini, untuk meraih jabatan harus membayar. Jadi Kepala SKK Migas itu membayar pada pemilik kekuasaan," ujar Musni Umar, Kamis (15/8).

Oleh karenanya, lanjut dia, tidak mengherankan jika seorang akademisi juga bisa terjebak dalam kasus korupsi.

Musni juga mengatakan kasus dugaan suap yang melibatkan Rudi Rubiandini bisa mencoreng kalangan akademisi.

"Kasus ini mencoreng kalangan akademisi, karena Rudi juga sebagai Guru Besar ITB," ujar dia.

Untuk itu, lanjut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas siapa aktor intelektual dibalik kasus itu.

Dia menjelaskan, selama ini masyarakat banyak berharap pada kalangan akademisi karena kredibilitasnya sebagai kaum intelek. "Jika guru besar saja seperti itu, bagaimana yang lainnya," tambah dia.

KPK menetapkan Rudi Rubiandini sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam kapasitasnya sebagai Kepala SKK Migas. KPK juga menyita uang ratusan ribu dolar Amerika Serikat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika