REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha berpendapat, sebaiknya Presiden SBY memanggil kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepala Sandi Negara untuk memastikan dugaan penyadapan yang dilakukan intelijen asing saat Presiden menghadiri KTT G 20 di London, Inggris.

Meskipun BIN menyatakan tidak ada penyadapan, namun publik sangat ingin memperoleh klarifikasi dari Kepala Lembaga Sandi Negara, Rabu (31/7). Syaifullah berpendapat, Lembaga Sandi Negara sebaiknya segera memiliki alat yang super canggih untuk mencegah penyadapan dan memproteksi Presiden, baik serangan dari dalam maupun luar negeri. Ini perlu dilakukan karena sadap-menyadap sudah sering terjadi.

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa yang pernah menjadi Dubes RI di Inggris, menurut Syaifullah seharusnya tahu tugas dan fungsinya. Salah satunya meminta klarifikasi ke Kedubes Inggris dan AS terkait penyadapan yang dilakukan intelijennya.

"Jika Menlu tidak menyikapi soal penyadapan tersebut, maka  Presiden perlu membuka kembali lembaran Fakta Integretas yang pernah ditandatangani oleh Marty sebelum diangkat sebagai Menteri Luar Negeri," kata Syaifullah.

Warga AS saja marah jika alat komunikasinya disadap, seharusnya Indonesia juga marah. "Mengapa malah pemerintah terkesan melakukan pembiaran," tutup Syaifullah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika