REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berhenti menuliskan cuitannya di Twitter adalah permintaan yang tidak bisa dibenarkan. Apalagi saat ini dari mulai pimpinan dunia hingga rakyat biasa sama-sama menggunakan media sosial.
"Kalau disuruh berpuasa ngetwitt enggak bener juga. Sekarang begini, media sosial banyak pemimpin-pemimpin dunia sampai rakyat paling bawah menggunakan ini," katanya di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).
Didi juga merasa penyampaian aspirasi melalui media sosial terbilang efektif, mengingat media mainstream tidak bisa menyuarakan aspirasi tersebut. Namun begitu, penggunaan media sosial tersebut harus juga dibarengi dengan etika-etika yang baik.
"Ketika media mainstream tidak bisa menyuarakan aspirasi, sementara ada media sosial cukup efektif juga misalnya ada Twitter Facebook IG kenapa tidak digunakan? Tentu sejauh itu digunakan dengan etika-etika yang ada," ujarnya.
Didi merasa, tidak perlu ada larangan kepada SBY untuk berhenti bersuara lewat media sosial, karena mantan presiden keenam RI itu selalu santun dalam berucap di media sosialnya. Selain santun, pernyataan SBY juga menurutnya terukur dan taat hukum.
"Pak SBY sangat begitu santunnya, begitu terukurnya, begitu benar-benar mematuhi hukum aturan etika yang ada (saat berucap di media sosial). Sebaliknya orang yang mengkritisi janganlah dengan kebencian-kebencian, kedengkian-kedengkian, apalagi fitnah yang dibangun," jelasnya.
Ia menambahkan, alasan lain tidak perlu adanya larangan kepada SBY untuk berhenti bersuara lewat media sosial karena memang seorang ketua parpol sudah semestinya bersuara. Suara tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemerintah, atau mengkritisi saat ada kebijakan pemerinta yang tidak berpihak kepada rakyat.
"Ketua umum partai di seluruh dunia manapun itu justru harus bicara. Sudah Pak SBY bilang segala kebijakan Pemerintah yang baik kita dukung dan kita dukung Pak Jokowi hingga selesai. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, yang tidak menguntungkan rakyat, pasti kita memberikan masukan, kritik-kriyik yang membangun," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika