REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd menelepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (25/7). Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah mengatakan kedua kepala pemerintahan itu membicarakan kerja sama bilateral dalam penanganan kejahatan lintas negara, terutama penyelundupan manusia.

"Presiden SBY menggarisbawahi, penyelundupan manusia merupakan masalah yang tidak saja menyangkut kepentingan masing-masing negara. Namun juga menjadi kepentingan bersama di kawasan," katanya dalam rilis yang diterima, Jumat (26/7). 

SBY juga menyampaikan kedua negara telah memiliki kerja sama yang baik dalam penanganan masalah ini. Secara bilateral, misalnya melalui kerja sama antara aparat penegak hukum kedua negara. Serta secara regional melalui Bali Process. "Presiden juga menggarisbawahi arti penting dan urgensi Special Conference on the Irregular Movement of Persons di Jakarta pada 20 Agustus mendatang," katanya. 

Isu penyelundupan saat ini menjadi perbincangan publik di Australia. Bahkan pemimpin oposisi Tony Abbot sebagaimana dikutip radio ABC Australia, mengatakan penyelundupan manusia sebagai sebuah keadaan darurat nasional.

Opisisi Australia juga mengusulkan adanya operasi kedaulatan perbatasan yang akan dipimpin oleh seorang komandan militer jenderal bintang tiga. Ia akan memimpin satuan tugas gabungan menangani penyelundupan manusia dan perlindungan perbatasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika