REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Lambatnya penyerapan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) belum dapat menjadi indikator lemahnya implementasi program di lapangan.
Kondisi ini, justru bisa dijadikan indikator kualitas layanan kesehatan serta kondisi kesehatan masyarakat sendiri yang sudah lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr Anung Sugihantono, MKes mengatakan, program Jamkesda ini merupakan persoalan pembiayaan bukan orientasi program.
"Sederhananya, kalau tidak ada orang sakit, maka anggaran tersebut juga tidak akan dikeluarkan," ungkap Anung saat dikonfirmasi perihal rendahnya serapan anggaran Jamkesda, yang terpantau di sejumlah daerah di Jawa Tengah, Kamis (18/7).
Sehingga –menurut dia-- masalah penyerapan anggaran Jamkesda yang masih rendah atau lambat ini bukan harus dipersoalkan terlebih dahulu.
"Boleh jadi, hal ini menjadi sekian variabel dari kondisi kesehatan masyarakat yang justru telah menunjukkan progres positif," kata Anung melanjutkan.
Sebab program Jamkesda ini dari awal memang digulirkan kepada kelompok masyarakat rentan miskin. Kalau sekarang tak mengakses Jamkesda bisa jadi merupakan indikasi lebih sehat dari sebelumnya.
Atau memang masyarakat ini sudah tercover oleh program pembiayaan lainnya. Misalnya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan lainnya. "Inilah sebabnya jika menurut analisa kami," katanya melanjutkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
