REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum mengakui data pemilih sementara (DPS) luar negeri masih berantakan. Banyaknya warga negara Indonesia yang belum terdaftar sebagai pemilih disebut KPU karena kesulitan mengintegrasikan dalam penyusunan DPS.

"Memang tidak mudah menyusun DPS di luar negeri sehingga hasil yang kami dapatkan masih punya banyak kesalahan. Urusan WNI di luar negeri cukup rumit dan banyak instansi yang terkait," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (18/7).

Kesulitan yang dialami panitia pemilihan luar negeri (PPLN) KPU, menurut Hadar karena tidak memiliki akses data terbaru mengenai WNI yang berdomisili di luar negeri. Apalagi sumber data dimiliki oleh banyak instansi dan satu sama lain cenderung berbeda.

Misalnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, hingga LSM seperti Migrant Care."Di situlah problemnya, karena banyak instansi. Sehingga data yang kami pegang mungkin tidak selengkap dengan data BNP2TKI atau data Imigrasi," ungkap Hadar.

Persoalannya, lanjut dia, mobilitas WNI di luar negeri sangat tinggi. Begitu pula masuk dan keluarnya WNI ke luar negeri yang akan berdomisili cukup lama di luar negeri. Seperti pekerja pemerintah, mahasiswa, atau tenaga kerja Indonesia.

Tetapi, mobilitas tersebut hanya dipantau oleh instansi tertentu. Misalnya, semua data TKI pasti diketahui oleh BN2PTKI. Atau pekerja pemerintah dan mahasiswa pasti diketahui oleh Kemenlu dan Kemenkumham. Tetapi, PPLN diakui Hadar tidak memiliki data lengkap dan terbaru mengenai keberadaan WNI yang harusnya didata sebagai pemilih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika