REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan tak pernah mendengar adanya utusan istana yang menyatakan mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi di pemerintahan.
"Belum pernah saya dengar yang berkomunikasi dengan salah satu menteri dari PKS. Saya dengan Pak Salim (Menteri Sosial) tidak pernah ada kalimat seperti itu. Kecuali kalau ada yang lain. Tapi sejauh ini tidak ada. Kami berkomunikasi waktu itu dengan Pak Salim tidak pernah ada kalimat itu," katanya di Bandar Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.
Sudi mengatakan, dirinya pernah mendampingi Presiden Yudhoyono bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin yang didampingi Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri sekitar sebulan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, PKS memastikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi dan BLSM.
"Saya sendri mendampingi presiden ketika majelis syuro PKS yang didampingi seorang menteri dari partai tersebut, ketika menyampaikan dukungannya kepada kebijakan Presiden," katanya.
Sudi merasa dukungan yang diberikan oleh Majelis Syuro PKS tersebut tidak dilakasanakan, mengingat banyak yang dilakukan oleh DPP PKS yang justru menentang kebijakan Presiden menaikan harga BBM bersubsidi. Padahal saat itu disampaikan, bahwa Majelis Syuro PKS merupakan pemegang keputusan tertinggi partai.
"Kenyataan seperti ini. Ya kita sendiri bisa melihat kenyataannya seperti itu," katanya.
Ia menegaskan, kebijakan Presiden untuk menaikan harga BBM bersubsidi tersebut karena tidak ada pilihan lain dalam menyelamatkan perekonomian. Di sisi lain, subsidi BBM juga dinilai tidak adil, karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kendaraan mewah.
Ia menambahkan, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi maka dana yang dihasilkan nanti dapat dialokasikan ke dalam kebijakan proteksi sosial yang tepat sasaran yang langsung menyasar pada masyarakat miskin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika