REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Spanduk penolakan harga kenaikan BBM bersubsidi yang dibentangkan PKS di Yogyakarta, disebut sebagai alat untuk mensosialisasikan keputusan partai.

"Keputusan fraksi DPR-RI dan DPP kan jelas menolak kenaikan BBM, kita ikut mensosialisasikan saja kepada rakyat di daerah," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta, Zuhrif Hudaya, kepada ROL, Jumat (7/6).

Menurutnya, hal terpenting adalah pesan yang disampaikan melalui spanduk tersebut, yakni penolakan kenaikan BBM. Pihaknya mengaku hanya mendukung sikap fraksi di DPR yang menolak rencana kenaikan harga BBM, dengan memasang spanduk yang berisikan penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM itu.

Ia mengaku semua keputusan memiliki konsekuensi, termasuk risiko dicopotnya tiga menteri dari PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Setiap keputusan pasti ada konsekuensinya, masing-masing sudah tau jawabannya. Bab menteri urusan mutlak presiden karena sistem ketatanegaraan, kita presidensial," tuturnya menjelaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika