REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap PKS bersebrangan atas kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi diiringi pemberian Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM) serta program perlindungan sosial, dianggap mengganggu atmosfer koalisi.
"Pastilah itu mengganggu. Harusnya PKS memberikan alasan yang tepat," kata Ketua Harian Dewan Pembina Partai Demokrat, EE Mangindaan, Jumat (7/6).
Ia mengatakan, keputusan menaikan harga BBM bersubsidi untuk menyelamatkan fiskal. Apalagi, sudah terlalu banyak subsidi, sehingga APBN terganggu.
Jangan sampai kondisi negara terganggu karena sikap PKS, tuturnya. "Jangan sampai kita satu negara terpecah karena satu hal ini," katanya.
Namun, Mangindaan belum tahu apakah sikap pks itu berindikasi pada sanksi dari setgab. Menurutnya pembahasan mengenai PKS harus tersendiri dan khusus. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Harian Demokrat, Syarif Hasan. "Kita lihat nanti. Nanti setgab pak syarif sebagai pimpinan," katanya menjelaskan.