REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan penolakan PKS atas kenaikan harga BBM bersubsidi adalah hal biasa. Penolakan serupa juga pernah dilakukan oleh partai-partai koalisi lainnya termasuk oleh Partai Demokrat.

“Dalam konteks demokrasi Indonesia, penolakan anggota koalisi atas kebijakan pimpinan koalisi adalah hal yang biasa dilakukan," ujar Ronald di Jakarta, Jumat (7/6).

Ronald menyebut perbedaan pandangan antara anggota koalisi dan pimpinannya juga bukan hanya dilakukan oleh PKS sendiri, tapi juga oleh partai-partai koalisi lainnya seperti PAN, PPP, Partai Golkar.

Perbedaan sikap sendirian yang ditunjukkan oleh PKS seperti pada isu kenaikan harga BBM ini menurutnya juga pernah dilakukan oleh PD.

”Ketika angket pajak, meski PD yang pertama kali melucurkan dilakukannya angket tersebut, semua partai lain bahkan setuju dilakukan. PD yang justru pada awalnya  menggulirkan justru berdiri sendirian dengan PKB. Bahkan Partai Gerindra justru berada dibelakang PD padahal bukan anggota koalisi,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika