REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penolakan rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak oleh PKS dinilai untuk menaikkan elektabilitas partai tersebut.
"Apa yang dilakukan PKS hanya strategi politik pencitraan. Dari sisi politik, mereka ingin kembali menaikkan elektabilitas dengan mempertunjukkan keberpihakan ke masyarakat," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, menjelang pemilu, PKS ingin memperoleh pencitraan positif karena politik berkaitan dengan persepsi dan citra. Max menilai PKS tidak akan berhasil merebut hati rakyat yang sudah cerdas melihat kondisi sosial-politik.
"Orang akan mengerti bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Max menyatakan, Demokrat membantah ada kepentingan politik di balik pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Apabila PKS mempersoalkan pemberian BLSM, ia mempersilakan PKS memasang bendera di setiap tempat pembagian BLSM.
"Kami tidak pernah merasa itu (BLSM) hanya sebagai sebuah kepentingan. BLSM disejajarkan dengan kepentingan masyarakat ketika APBN dan keuangan negata kita kurang sehat," katanya.
Max mempertanyakan sikap PKS yang di parlemen menolak rencana penaikan harga BBM, padahal para menteri partai tersebut di pemerintahan menerima kebijakan tersebut.
Dia menilai PKS sudah paham terkait kebijakan kenaikan harga BBM karena partai tersebut terdiri dari ilmuwan dan para akademisi yang paham terkait kebijakan itu.
Menurut dia, Partai Demokrat pernah menghadapi masalah politik tetapi tabah dan tidak pernah bergeser dari dasar-dasar partai.
Dia menegaskan partainya tidak pernah bergeser dari kebijakan partai koalisi, meskipun Demokrat pun menghadapi masalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
