REPUBLIKA.CO.ID, SEMANGGI -- Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar waspada terhadap sikap warga yang menolak penggusuran
"Diharapkan pemerintah wasapada," katanya ketika dihubungi Republika, Rabu (22/5).
Menurut Yayat, sengeketa lahan merupakan masalah klasik di Jakarta. Persoalan lama yang sekarang seperti bom waktu begitu sensitif. Namun, saat ini ada kesan dari masyarakat, bahwa Jokowi harus menjadi aktor menyelesaikan masalah.
Jika dilihat dari satu sisi menjadi sebuah pengharapan tapi di sisi lain menjadi beban buat Jokowi sendiri. Alasannya, dalam penggusuran tersebut dipandang secara hukum memang sah, karena tanah tesebut punya pemilik, sementara warga hanya menempati dan ketika penggusuran menolak.
Dari berbagai kejadian penggusuran lahan beberapa pekan terakhir, mulai dari Waduk Pluit sampai Kampung Srikandi, Jakarta Timur, warga yang tergusur menggantungkan harapan kepada Jokowi untuk menjadi intermedia dalam penyelesaian masalah.
"Tetapi sekali lagi, itu (konflik di Kampung Srikandi) adalah konflik antara masyarakat dengan pemilik tanah," katanya.
Yayat mengatakan, masalah yang terjadi di Kampung Srikandi mengacu kepada pemilik tanah, dan itu tergantung keputusan pengadilan. Yang menjadi masalah, kalau masyarakat digusur pemilik lahan, mereka minta kepada Jokowi untuk rumah susun, dan sekarang trennya seperti itu.
Seperti waduk pluit yang sebenarnya bukan lahan warga, pemerintah ingin menggusur, warga menolak lantas berdemo dan berunding.
Akhirnya pemerintah mau tidak mau harus mengeluarkan solusi untuk memindahkan ke rumah susun dan baru akan digusur kalau rumah susun sudah terbangun.
"Jangan sampai mereka meminta gubernur sebagai penyelamat dengan masalah yang dibuat masyarakat itu sendiri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
