REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Buruknya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)  kembali menuai kecaman. Kali ini, giliran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Rema UPI yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate, Bandung, Rabu (24/4).

Dalam aksi damai tersebut, mahasiswa mengkritik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh yang telah memberlakukan sistem UN tersebut.

Menurut Presiden BEM Rema UPI, Dudi Septiadi, selain tidak mendapat respon positif dari masyarakat, penyelenggaraan UN pun kerap mengalami berbagai permasalahan.

Yakni, tersendatnya distribusi naskah soal hingga tidak serempaknya penyelenggaraan UN. Kondisi ini, seolah menjadi permasalahan rutin dalam setiap tahunnya. "Sehingga kami menilai UN ini merupakan kebijakan yang keliru. Terlebih implementasinya pun parah," ujar Dudi kepada wartawan.

Dudi pun ikut menyayangkan tertundanya UN di 11 provinsi. Selain itu, penyelenggaraan UN pun ditengarai sebagai lahan korupsi. Pihaknya menduga terdapat kecurangan dalam pemilihan perusahaan percetakan pemenang tender.

"Dan indikasi korupsi itu sudah tercium oleh masyarakat hingga legislatif, karena pemenang tender percetakan dipilih oleh Kemendikbud," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika