REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah tak perlu mengeluarkan ‘jurus jitu’ mengatasi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan menaikkan harga bagi masyarakat.

Namun, pemerintah dapat menyiasati beban subsidi ini dengan kebijakan diversifikasi energy, dengan memaksimalkan konversi penggunaan BBM ke penggunaan gas. “Sehingga harga BBM tak perlu dinaikkan,” kata Pengamat Perminyakan, Dr Kurtubi, usai seminar nasional ‘Restorasi Tata Kelola Migas Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Energi Nasional’ di kampus Undip, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/4).

Menurutnya, kebijakan itu sangat memungkinkan. Sebab, sumber daya gas di negeri ini cukup banyak di perut bumi. Hanya saja kebijakan ini butuh persyaratan pembangunan infrastruktur pemanfaatan gas tersebut.

Kalau pemanfaatan energi ini beralih ke penggunaan gas, otomatis volume BBM bersubsidi turun dan subsidinya anjlok. Sementara  rakyat juga tidak terbebani. “Karena, meski tidak disubsidi, harga gas ini lebih murah dari BBM. Inilah kebijakan yang paling bagus,” tegas Pengajar Pascasarjana FEUI dan Universitas Paramadina ini.

Kurtubi mengatakan, yang menjadi masalah semua ini butuh waktu untuk membangun dan menyiapkan infrastruktur. Rencana membangun infrastruktur ini harus bertahun-tahun.

Hingga sekarang, Kurtubi mengaku belum melihat keseriusan pemerintah mewujudkan kebijakan tersebut. Hingga rakyat dihadapkan pada situasi sulit seperti sekarang ini.

“Pemerintah hanya menawarkan opsi, kalau tidak pembatasan harga BBM dinaikkan. Kembali, keduanya merupakan kebijakan yang membuat rakyat menderita,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika