REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR meminta pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk subsidi kesehatan, terutama untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang akan berlaku pada Januari 2014.
“Pemerintah jangan terlalu pelit mengeluarkan anggaran untuk kesehatan rakyat, ini adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi Senin (18/3).
Menurut Zuber, dibandingkan dengan alokasi subsidi di sektor energi yang pada 2013 mencapai Rp 274,7 Triliun, maka subsidi sektor kesehatan di tahun yang sama (antara lain: Jamkesmas bagi 86,4 juta jiwa dan Jampersal bagi 2,7 juta jiwa ibu hamil) hanya sebesar Rp 8,3 triliun.
“Artinya subsidi kesehatan untuk masyarakat miskin hanya 3 persen dari subsidi energi kita,” kata dia.
Zuber menyayangkan sikap Menteri Keuangan yang hanya bersedia membiayai kesehatan rakyat miskin (Penerima bantuan iuran) Rp. 15 ribu per orang per bulan, jumlah ini jauh lebih kecil daripada usulan beberapa pihak seperti Kemenkes, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Askes, dan DPR yang berkisar antara Rp 20 ribu hingga Rp 36 ribu per orang.
“Ini bukti pemerintah kurang berpihak pada masyarakat kecil,” imbuhnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pemerintah hanya akan menganggarkan Rp 16,07 triliun di RAPBN 2014 untuk penerima bantuan iuran (PBI) atau besaran premi PBI Rp 15.500 per orang per bulan.
Kementerian keuangan mengkhawatirkan beban fiskal yang muncul akibat pembengkakan BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014.
“Saya justru khawatir alasan fiskal adalah sesuatu yang dibuat-buat, Produk Domestik Bruto (PDB) kita tumbuh 7 persen per tahun, dan saat ini Indonesia masuk negara 20 besar dunia dengan PDB tertinggi,” ungkapnya.
Menurut data IMF, Indonesia masuk peringkat ke-16 negara tertinggi PDBnya, dengan nilai 845 miliar dolar AS, sedangkan menurut Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 18 dengan PDB mencapai 706 miliar dolar AS. Bahkan, diprediksi PDB Indonesia pada 2014 akan mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 9.500 triliun.
Zuber mempertanyakan besarnya pendapatan pemerintah dari cukai rokok yang mencapai Rp 84 triliun pada 2012.
“Coba bayangkan risiko kesehatannya dari penjualan rokok yang besar itu, harus ada kompensasi besar pula bagi masyarakat,” imbuhnya.
Karena itu, dia meminta model penganggaran yang rasional dan seimbang, terutama bagi subsidi kesehatan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika