REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Upaya Pemprov DKI mengatasi kemacetan di ibu kota lewat sistem ganjil genap, masih menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Pemerintah pusat sendiri menilai Pemprov DKI bisa menerapkan aturan tersebut selama tidak membatasi mobilitas warga Jakarta.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak menuturkan, sistem genap ganjil boleh diterapkan, namum tidak boleh membatasi produktivitas warga yang ingin bepergian. "Dengan mobilitas yang tinggi, pertumbuhan ekonomi pun akan semakin tinggi," ujar Hermanto Dardak, dalam sebuah diskusi, seperti dilansir situs beritajakarta.
Hermanto menambahkan, untuk mengatasi kemacetan di ibu kota Jakarta, harus dibuat sistem transportasi berdasarkan tata ruang. Tapi, tidak hanya satu jalan untuk menuju tujuan tersebut. "Kita buat banyak jalur agar ada alternatifnya. Sistem ini kami sedang bangun dan ada pula dalam tahap perencanaan. Semakin cepat barang dan jasa sampai, ekonomi semakin bagus," terangnya.
Ia menyebut, pertumbuhan jalan di Jakarta juga belum sesuai dengan luas wilayahnya. Idealnya luas jalan adalah 20 persen dari luas wilayah. Jalan di Jakarta sendiri belum sampai 20 persen, sehingga menjadi salah satu penyebab kemacetan. Ditambah pertumbuhan kendaraan mobil dan motor yang mencapai 1.117 kendaraan per hari yang semakin memperparah kemacetan di ibu kota.
Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan, dengan sistem ganjil genap ini memungkinkan warga untuk membeli kendaraan lagi. Sebab, mereka yang sudah memiliki mobil tidak akan kesulitan membeli satu mobil lagi. Selain itu, sistem ini juga bisa memungkinkan pungli oleh petugas keamanan.
"Ada tiga cara untuk mengurai kemacetan tanpa memakai sistem ganjil genap. Yaitu dengan peningkatan fasilitas angkutan umum yang aman, nyaman dan terjadawal, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi yaitu dengan electronic road pricing (ERP), dan memperbaiki manajemen parkir," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika