Ahad 10 Mar 2013 15:48 WIB

Kualitas Pendidikan di Perbatasan Dinilai Masih Memprihatinkan

Penjagaan perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong
Foto: ant
Penjagaan perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PINANG--Pemerintah dinilai belum serius memperhatikan sektor pendidikan di kawasan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Indikasi itu, menurut Komunitas Bakti Bangsa terlihat dari  anak-anak yang tinggal di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan negara tetangga masih kesulitan untuk sekolah.

"Anak-anak yang tinggal di perbatasan Kepulauan Riau sulit mendapatkan pendidikan, karena pemerintah belum membangun sarana dan prasarana pendidikan. Banyak anak-anak di usia sekolah tidak dapat mengenyam bangku pendidikan," kata aktivis Komunitas Bakti Bangsa Fajar Bayu Putra Pungkasan, di Tanjungpinang, Ahad (10/3).

Selama ini, kata dia, pemerintah fokus membangun pendidikan di kawasan perkotaan. Padahal pemerintah menyadari Kepulauan Riau (Kepri) memiliki 2408 pulau, dan 19 pulau terdepan.

Sementara kabupaten/kota yang berada di dalam satu pulau hanya Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Kenyataannya, pola pembangunan sektor pendidikan dilakukan tidak merata, dan terkesan lebih banyak dikembangkan di Batam dan Tanjungpinang.

"Sarana pendidikan di beberapa kawasan di Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga masih perlu diperhatikan. Masih ada pelajar yang harus ke sekolah dengan mendayung sampan," kata Bayu, yang juga pengajar muda Gerakan Kepri Mengajar.

Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Natuna, Anambas, Karimun dan Bintan masih mengalami ketertinggalan. Pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kata Bayu, seharusnya sejak awal sudah memikirkan pembangunan sarana prasarana sekolah mulai dari SD-SMA, yang dilengkapi dengan guru yang berkualitas.

"Sekarang yang terjadi adalah warga di kawasan perbatasan Natuna, Anambas, Karimun dan Bintan, masih menganggap mahal pendidikan. Karena itu banyak pelajar putus sekolah," ujarnya.

"Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat Indonesia yang wajib diberikan pemerintah, karena itu pemerataan kualitas pendidikan wajib dilakukan. Perhatian pemerintah yang rendah terhadap pendidikan di kawasan perbatasan mengancam kualitas warga," ungkapnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement