REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan insiden penembakan anggota TNI dan warga sipil di Papua pekan kemarin sangat memprihatinkan. Meski telah dibentuk tim Otonomi Khusus (Otsus) Papua, gangguan keamanan terus terjadi.
"Masalah Papua ini sangat pelik, sudah kait mengait. Ada persoalan kecil saja bisa memanas," kata Priyo, di Jakarta, Senin (25/2).
Mulanya, melalui Tim Otsus Papua, dengan pelimpahan dana mencapai Rp 30 triliun serta dana-dana reguler lainnya bagi Papua, diharapkan keinginan Papua untuk mempercepat pembangunan terealisasi. Sebab, sebelumnya persoalan keterbelakangan ekonomi juga disebut sebagai pemicu konflik keamanan di bumi Cendrawasih itu.
Namun, insiden penembakan kemarin dikatakan Priyo membuat ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali. Mestinya dana otsus bisa dimaksimalkan untuk mengangkat kehidupan masyarakat Papua.
"Tapi kalau dilihat laporan audit BPK ditemukan adanya titik-titik yang menunjukkan bantuan itu belum sampai ke rakyat," kata dia.
Priyo menilai perlu dilakukan evaluasi, mengenai penyebab mandeknya operasional Otsus Papua. Semester lalu menurut Priyo melalui Tim Otsus Papua, DPR RI telah memanggil sembilan menteri yang terdiri dari Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Menteri Dalam Negeri, dan beberapa menteri lainnya. Untuk membahas berbagai solusi terhadap masalah-masalah yang tengah memanas termasuk di Papua.
"Kami ingin para menteri secara aktif mencari solusi. Timbul pertanyan kenapa sekian rancangan undang-undang belum selesai juga. Kami tegur pemerintah, sepertinya mereka alpa," ujar Priyo.
Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah lokal juga seharusnya menurut Priyo mengevaluasi diri. Karena banyak peraturan otsus belum rampung karena pemimpin lokal masih bersilang sengketa mengenai persoalan-persoalan di sana. Karena itu, pekan depan DPR RI berencana akan kembali memanggil kementerian terkait untuk meminta penjelasan yang utuh.
Bila memang diperlukan penambahan pasukan di Papua, Priyo mengatakan kemungkinan itu bisa dilakukan. Insiden terakhirnya yang terjadi di Papua, menurutnya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Penembakan anggota TNI yang sedang bertugas disebutnya sebagai pelanggaran berat dan perbuatan keji melawan alat-alat negara.
"Yang kena juga masyarakat sipil. Itu juga harus dikejar, aparat harus bisa menangkap pelakunya karena suasananya semakin memanas," kata Priyo.
Sebelumnya, delapan anggota TNI dan empat warga sipil tewas ditembak di Papua, Kamis (21/2) lalu. Menkopolhukam, Djoko Suyanto menduga kuat kelompok separatis bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka diduga kelompol Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Goliath Tabuni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika