REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Gerindra menilai, keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2/2013 tentang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai kegagalan pemerintah dalam mengatasi sumber konflik. Apalagi, inpres ini lebih menggunakan pendekatan keamanan dalam penanganannya ketimbang pencegahan.
"Jangan sampai inpres ini membuat aparat keamanan di lapangan bertindak prematur menangani konflik sosial dan bertindak represif. Hak-hak sipil politik masyarakat jangan terlanggar," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Sabtu (2/2).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru saja mengeluarkan Inpres Kamtibmas. Inpres ini dikeluarkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan gangguan keamanan. Banyak konflik sosial di tahun 2012 yang tak tertangani dengan baik, menjadi landasan dikeluarkannya inpres tersebut.
Pemerintah beralasan, inpres ini diterbitkan untuk mencegah meluasnya konflik sosial. Dengan begitu, Polri dan pimpinan daerah diminta tak ragu menangani langsung kerusuhan sosial di masyarakat.
"Keluarnya inpres ini di satu sisi tampak menunjukkan keinginan kuat pemerintah menyelesaikan konflik sosial. Namun di sisi lain, Inpres ini bukti bahwa pemerintah gagal," lanjut Fadli. Seharusnya, kata dia, presiden bisa responsif mengidentifikasi akar konflik sosial yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika