REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidyatullah Jakarta, Gungun, menyatakan penetapan tersangka kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), akan berdampak pada persepsi negatif publik ke PKS.

Persepsi negatif akan terus ada selama proses hukum yang dijalankan LHI berjalan. “Ketua umum bukan main-main. Publik akan mengasosiasikan kasus ini sebagai korupsi partai,” kata Gungun ketika dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (31/1).

Gungun menyatakan ada tiga hal yang perlu dilakukan PKS. Pertama, pimpinan PKS harus bisa menjelaskan duduk perkara kasus LHI kepada pengurus PKS di tingkat pusat hingga daerah. Langkah ini penting karena biasanya dampak yang muncul dari persoalan internal adalah lahirnya faksi baru di tubuh partai.

“Konsolidasi internal ancaman paling berbahaya bagi kepentingan elektoral,” ujar Gungun. Kedua, Majelis Syuro PKS harus mengambil kebijakan untuk menyelamatkan institusi partai. Dalam konteks ini, Gungun menyarankan agar Majelis Syuro PKS menggeser posisi Luthfi sebagai presiden PKS.

Selain itu, Gungun mengatakan pemberhentian LHI sebagai presiden partai tidak perlu menunggu proses hukum inkracht. Sebab, hal itu malah akan menjadikan PKS bulan-bulan musuh politiknya. Apalagi, kata Gungun, selama ini masyarakat dan simpatisan PKS termasuk orang-orang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu korupsi.

Adapun strategi ketiga yang bisa dilakukan PKS adalah meminta LHI meminta maaf kepada publik dan mengundurkan diri secara sukarela dari posisi presiden partai. Dibandingkan strategi kedua, strategi mundur secara sukarela lebih menguntungkan secara politik. Sebab, ujar Gungun, publik akan mempersepsikan kader PKS sebagai kader yang serius dalam agenda pemberantasan korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika