REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sepakat untuk merealisasikan program kaderisasi 1.000 ulama.

Kaderisasi itu dilakukan dengan pemberian beasiswa kepada 10 persen calon ulama untuk mengambil studi S2 dan S3 ilmu keislaman di universitas-universitas ternama di luar negeri. Diharapkan, program ini menjadikan Indonesia sebagai pusat keunggulan ilmu tentang zakat.

"Diharapkan kesepakatan ini membuat program Baznas untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keunggulan ilmu-ilmu tentang zakat akan mudah terwujud," tegas Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Baznas, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (22/1).

Dalam kesempatan itu, hadir Ketua Baznas, Didin Hafidhuddin dan jajarannya. Hidayat yang juga anggota Komisi VIII DPR itu mengusulkan agar Baznas merealisasi program kaderisasi 1.000 ulama dalam lima tahun. Setidaknya dalam setahun dilahirkan 200 ulama baru yang mumpuni dalam ilmu-ilmu keislaman, termasuk tentang zakat.

Hidayat juga mengusulkan agar Baznas memberi beasiswa kepada 10 persen di antara target kaderisasi ulama tersebut untuk menuntut ilmu di level S2 dan S3 di universitas Islam ternama di luar negeri, seperti di Mesir, Sudan, Maroko, Malaysia, dan negara-negara lain.

Program ini diyakini akan melahirkan ulama-ulama baru dengan wawasan mendalam dan mengglobal yang siap berdarma bakti untuk Indonesia. "Dengan realisasi program ini, kepercayaan umat kepada Baznas juga akan meningkat, sehingga menambah jumlah umat yang sadar zakat. Secara tidak langsung, akan meningkatkan pula jumlah penerimaan zakat," ujarnya.

Ketua Baznas Didin Hafidhuddin menyatakan sepakat dengan usulan Hidayat. Karena itu, program kaderisasi ulama ini menjadi kesepakatan bersama Komisi VIII dengan Baznas. "Saya berharap Baznas segera mengambil langkah-langkah operasional agar program ini bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 ini," harap Hidayat lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika