REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden SBY dinilai terkesan memaksakan kader Partai Demokrat untuk menempati posisi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Roy Suryo ditunjuk sebagai Menpora menggantikan Andi Alfian Mallarangeng. "Semestinya, bila tidak ada kader internal, Presiden masih bisa mengambil kader partai lain atau memilih seseorang yang ahli dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan," kata Pakar politik Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi di Jakarta, Jumat (11/1).

Saleh mengatakan pengangkatan Roy Suryo menimbulkan kesan Presiden lebih peduli pada aspek politik, daripada aspek pelayanan masyarakat.

Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat seolah-olah terbelenggu oleh kekuatan politik, baik dari internal Partai Demokrat maupun partai-partai lain.

Padahal, basis kekuatan SBY adalah dukungan rakyat. "Karena itu, sudah semestinya suara dan kritik rakyat didengar dan dijawab," ujar Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Di kalangan internal Partai Demokrat, kata dia, masih ada kader lain. Namun, karena alasan untuk mengurangi tensi dan faksi-faksi yang ada, Presiden memilih Roy Suryo.

"Kemungkinan dia dinilai memiliki akseptabilitas di semua faksi yang ada di Partai Demokrat. Namun, lagi-lagi hal itu menunjukkan pertimbangan Presiden adalah politis, bukan strategis," tuturnya.

Presiden SBY pada jumpa pers di Istana Presiden Jakarta menyatakan menunjuk anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Sebelumnya, Andi Alfian Mallarangeng mengundurkan diri dari jabatan tersebut setelah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan penyalahgunaan dana pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.

Pascapengunduran diri Andi Mallarangeng, jabatan Menpora dijabat pelaksana tugas, yaitu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika